Fenomena inilah yang tampaknya mulai ditangkap oleh Indonesia dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Pemerintah mulai merealisasikannya dengan membangun stasiun monitoring seluruh wilayah Indonesia yang berpusat di Gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Fasilitas tersebut diberi nama Situational Room Presdien RI.

Diharapkan dengan fasilitas alat bantu yang ditopang teknologi canggih tersebut, pemerintah lebih responsif dalam menyikapi perkembangan zaman. Serta dengan adanya dukungan data secara real time yang akurasinya mampu melebihi semua data yang disarikan dalam bentuk laporan kepada Presiden oleh bawahannya diharapkan dapat membantu kepala negara dalam memberikan referensi pertimbangan dalam setiap keputusannya.

Dalam pemaparannya, Senin (12/7) siang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengisyaratkan bahwa system tersebut sangat dibutuhkan. Menurutnya, pengambil keputusan mulai dari level tertingi yakni Presiden, bisa mendapatkan informasi aktual dalam bentuk ringkasan laporan media, laporan intelijen dan hasil pengawasan terhadap program tertentu.

Dengan demikian, Presiden bisa mengambil keputusan dengan tepat. Sekalipun misalnya, ia tengah berada di luar negeri atau dalam perjalanan. Demikian juga wakil presiden, gubernur, bupati atau walikota. Menurutnya tidak boleh ada penundaan pengambilan keputusan dengan alasan pejabat tidak ada di tempat.

Presiden optimistis, dengan fasilitas yang dirintis oleh Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto tersebut, akan membuat pemerintah berjalan lebih efektif.

Ini menurutnya juga merupakan sebuah controlling bagi para menteri di kabinetnya. secara praktis, Presiden kini memiliki perangkat monitoring pelaksanaan arahannya oleh para menterinya. Contohnya, implementasi instruksi presiden nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan prioritas pembangunan nasional, penyaluran Kredit Usaha Rakyat, isu-isu strategis dan bahkan perubahan iklim.

Ia juga bisa melihat langsung data prosentase penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS di seluruh provinsi. Demikian juga dengan pembangunan infrastruktur, program nasional pemberdayaan masyarkat mandiri dan lain sebagainya.

Ke depan, situation room juga bisa dimanfaatkan oleh kepala daerah sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan. Meski begitu, tidak semua informasi dapat disampaikan kepada masyarkat. Sebab, sebagian di antaranya merupakan rahasia negara seperti laporan intelijen.