Menlu Pakistan: Genosida di Kashmir Akan Terjadi!

Abdulhalimtrian - Internasional

Rabu, 11 September 2019 16:35 WIB

menlu pakistan: genosida di kashmir akan terjadi!

Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi membeberkan penduduk India di Kashmir yang mayoritas berpenduduk Muslim bisa berpotensi adanya genosida. India pada 5 Agustus di;aporkan telah mencabut status otonomi Kashmir, wilayah yang menjadi sumber perselisihan antara India dan Pakistan, dua negara yang memiliki senjata nuklir.

 

"Kota, gunung, dataran, lembah yang sedih dan terguncang di Jammu & Kashmir, yang diduduki India, bergaung hari ini bersama bekas-bekas suram yang ditinggalkan Rwanda, Srebrenica, Rohingya dan pembunuhan berencana Gujarat," kata Qureshi dalam sidang dewan hak asasi manusia PBB mengutip Reuters, Rabu (11/9/2019).

 

"Rakyat di Jammu & Kashmir, yang diduduki India, sedang memperhitungkan kemungkinan terburuk... Saya bergidik menyebutkan kata genosida di sini, tapi saya harus melakukannya. Rakyat Kashmir di daerah yang diduduki itu, sebagai warga negara, kelompok suku, ras dan keagamaan, menghadapi ancaman serius pada nyawa, cara hidup dan mata pencaharian mereka dari rezim yang kejam, cenderung beraliran misoginis dan xenofobia," tuturnya.

 

Hingga kini, belum ada komentar dari delegasi India di dewan tersebut. Pemerintah India dan Pakistan sama-sama menyatakan Kashmir sebagai wilayah mereka.

 

Baca Juga: Konflik Kashmir, Pesawat Presiden India Tak Diizinkan Lewat Wilayah Udara Pakistan

 

6f9xt9tiuvsg5r9v1gd7_12013.jpg

 

Pasukan militer India dan Pakistan telah beberapa kali terlibat adu tembak di Garis Kendali sepanjang 740 kilometer. India memasukkan Kashmir dengan tentara-tentaranya, membatasi pergerakan serta memutus komunikasi saat Perdana Menteri Narendra Modi mencabut hak-hak khusus wilayah itu pada 5 Agustus. Sambungan seluler dan internet sejak itu diputus.

 

Qureshi mengatakan kepada para wartawan di Jenewa, "Saat ini saya tidak lihat ada kemungkinan untuk menjalin hubungan bilateral dengan India." Ia mendesak Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan PBB untuk membantu meredakan ketegangan.

 

"Hari ini delapan juta orang terpenjara, tercabut dari semua kebebasan politik dan sipil. Dunia tidak bisa diam saja, dunia jangan diam. Dan jika diam, mereka akan jadi bagian dari kelalaian kriminal ini," terangnya.