Sistem Zonasi PPDB Mengekang Masyarakat

Ferry_hidayat - Daerah

Selasa, 03 Juli 2018 01:37 WIB

sistem zonasi ppdb mengekang masyarakat

Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum menyatakan tidak setuju sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019 di Jawa Barat karena tidak memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih sekolah.

"Masyarakat diberikan kebebasan, saya tidak sepakat dengan zonasi, apapun dasarnya saya tidak sepakat karena membelenggu keinginan dan harapan masyarakat," kata Uu Ruzhanul Ulum kepada wartawan di Tasikmalaya, Senin.

Ia menuturkan pemerintah menerapkan aturan pendidikan dalam sistem zonasi agar masyarakat dapat sekolah di sekitar rumah atau tidak jauh dari tempat tinggalnya.

Namun, katanya, aturan zonasi itu membingungkan masyarakat dan tidak memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih sekolah yang dianggapnya bagus dibandingkan dengan sekolah di sekitar rumahnya.

Sebelumnya, kata dia, tujuan diberlakukan zonasi itu untuk menghilangkan stigma sekolah unggulan dan tidak unggulan, tetapi cara tersebut kurang tepat karena tidak mendorong sekolah untuk berkompetisi.

"Tidak bisa dihindari ada sekolah yang diunggulkan, itu tergantung bagaimana insan pendidikan di lingkungan tersebut membangun citra baik sekolah tersebut," katanya.

Ia mengungkapkan adanya sekolah unggulan di suatu daerah itu sebagai bukti kompetisi antarsekolah dalam membentuk sumber daya manusia yang hebat.

Jika ada sekolah yang dianggap tidak unggul, kata dia, dapat dicurigai sistem pendidikan di sekolah tersebut kurang bagus.

"Sekolah itu tidak tergantung bagusnya bangunan tapi ditentukan dengan bagusnya lulusan, lembaga pendidikan itu akan dipercaya orang di saat alumninya menjadi orang yang hebat," katanya