KPK Dorong Pilkada Berintegritas

Vicky - Hukum

Selasa, 17 April 2018 14:16 WIB

kpk dorong pilkada berintegritas

Pilkada yang berintegritas harus terwujud dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat 27 Juni mendatang. Para paslon dituntut jujur dan tidak masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Selain itu, semua ide yang dijanjikan kepada pemilih harus dilaksanakan dengan baik.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan, pada acara pembekalan antikorupsi dan deklarasi LHKPN pasangan calon kepala daerah se-Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate Jl. Diponegoro Bandung, Selasa (17/4/2018).

KPK mengimbau kepada pasangan calon (paslon) untuk jujur dan berintegritas, didasari kenyataan hingga saat ini tercatat 18 gubernur dan 75 bupati/wali kota atau wakilnya terjerat kasus korupsi. 

"Jadi, pemimpin terpilih di Jawa Barat jangan sampai masuk grup ini," katanya.

Ia juga mengingatkan, rata-rata biaya pilkada bupati/wali kota sekitar Rp20-30 miliar, sedangkan kekayaan calon rata-rata Rp7-9 miliar. 

Dia menegaskan KPK akan mengawal peserta dan penyelenggara pemilu, agar tidak terjadi conflict of interest.

"Kesenjangan ini biasanya  dimanfaatkan oknum dengan memungut 10-30% dari nilai proyek atau diijon dari SKPD," ungkapnya.

Senada dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menurutnya, para kepala daerah harus menandatangani Pakta Integritas dengan hati. "Kalau tidak tulus, bisa kejadian pagi-pagi menandatangani Pakta Integritas dan sorenya ditangkap KPK," ujarnya.

Tjahjo mengatakan harus ada perhatian khusus terhadap tiga hal penting, yang selama ini bisa menjadi sumber masalah yakni perencanaan anggaran, APBD, dan perizinan. Sampai sekarang tercatat 89 kepala daerah yang bermasalah dengan hukum karena persoalan tersebut.

"Sejauh ini 357 anggota DPRD dan SKPD juga berurusan dengan perencanaan anggaran," tegasnya.

Adapun Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, menyatakan, fase penting dalam pilkada adalah penegasan integritas paslon dan profesionalisme. "Jangan kajadian lagi OTT di Jawa Barat," ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat melaporkan, kegiatan pembekalan dihadiri 116 calon, terdiri atas 4 paslon Gubernur dan 52 paslon Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat. 

Ia juga berharap forum ini menyempurnakan salah satu syarat pencalonan yang belum tuntas, yakni LHKPN. "Mudah-mudahan bisa sagera disampaikan ke KPU, minimal H-30 sebelum pencoblosan," pungkasnya.