Pilkada Serentak, Mari Jaga Kebhinekaan dan Persaudaraan (2)

Ajank - Politik

Minggu, 14 Januari 2018 15:13 WIB

pilkada serentak, mari jaga kebhinekaan dan persaudaraan (2)

Pernyataann untuk menjaga persaudaraan ini juga disampaikan oleh Gubernur NTT Frans Lebu Raya beberapa waktu. Menurut dia, tak ada untungnya jika sebuah jalinan keakraban atau persaudaraan itu hancur hanya gara-gara Pilkada yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun itu.

Masyarakat boleh berbeda-beda dalam memilih pemimpin, namun perbedaaan itu tidak lantas memecah-belah persaudaraan yang sudah dirajut dengan baik selama ini.

Berbagai peristiwa konflik dalam Pilkada masa lampau di daerah itu maupun daerah lainnya harus bisa menjadi cerminan yang mendewasakan setiap orang untuk menjaga agar suasana aman dan damai tetap tercipta.

"NTT di mata daerah lain telah menoreh penilaian yang baik sebagai daerah yang damai, yang toleransinya yang tinggi. Saya minta agar ini tetap kita jaga, karena dengan suasana aman dan damai kita bisa membangun daerah ini menjadi cepat maju," katanya.

Masyarakat pun diajak agar lebih cerdas memilih pemimpin secara dewasa dan cerdas tanpa memainkan isu-isu primodial dan sektarian.

Perkembangan teknologi media sosial juga sering mengkhawatirkan karena banyaknya informasi bohong yang disebarluaskan penggunanya yang sulit diketahui identiasnya.

Untuk itu, gubernur dua periode itu mengingatkan masyarakatnya agar berhati-hati "mengonsumsi" informasi terutama menyambut Pilkada mendatang sehingga tidak terprofokasi dengan berita-berita bohong."

Jangan gunakan teknologi untuk menyebarkan hoax, kabar-kabar yang bohong, ataupun ujaran kebencian yang memicuh konflik," timpalnya.

Terkait pengamanan Pilkada di NTT sendiri, ia memberikan hak sepenuhnya kepada Polda NTT selaku otoritas keamanan di wilayah itu.

27.750 personel berjaga Sementara itu, Kapolda NTT Irjen Polisi Agung Sabar Santoso mengatakan jumlah personel gabungan yang akan mengamankan jalannya pilkada serentak 2018 berjumlah 27.750 personel.

Dia merincikan untuk personel Polda NTT jumlahnya mencapai 7.150 personel, kemudian untuk TNI mencapai 1.200 personel dan dari Linmas mencapai 19.400 personel.

Namun jumlah tersebut bukan merupakan jumlah pasti sebab dalam waktu dekat akan ada penambahan personel lagi dari Mabes Polri.

"Kita minta bantuan personel dari Mabes Polri yang jumlahnya mencapai dua SSK (sekitar 200 orang). Kita berharap TNI juga dapat menambah jumlah personelnya," katanya.

Dia tak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat dilaksanakannya pesta demokrasi tersebut.

Jaga kebhinekaan Pilkada di Indonesia akan digelar di 17 Provinsi. Total calon yang mendaftar di KPUD hingga saat ini mencapai 116 orang atau 58 pasang. Indonesia dikenal sebagai negara yang berdaulat dan dikenal dengan Kebhinekaannya.

Slogan Berbeda-Beda Namun Tetap Satu Jua yang disatukan dalam Ideologi Pancasila seharusnya menjadi pendoman bagi masyarakat di negara ini untuk tetap menjaga Kebhinekaan yang menyatukan bangsa ini dari Sabang- Merauke dari Mianggas hingga pulau Rote.

Presiden Joko Widodo saat berada di NTT selama dua hari yakni Senin (8/1) hingga Selasa (9/1) itu juga mengimbau masyarakat tetap menjaga suasana Kbhinekaan menyambut pilkada serentak di tahun 2018 yang akan digelar untuk 171 daerah seluruh Indonesia. Hajat besar ini sama sekali belum pernah dilaksanakan di negara lain di dunia ini.

"Tahun 2018 ini kita memasuki tahun politik, ini yang perlu kita perhatikan agar kita semua bersama-sama menjaga Kbhinekaan kita sehingga pesta demokaasi ini bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Jokowi mengatakan hanya dengan kematangan dan kedewasaaan berpolitiklah, masyarakat bisa memastikan pesta demokrasi itu bisa berjalan dengan aman dan lancar.

"Jangan sampai karena perbedaan pilihan politik membuat antarteman menjadi pecah, antartetangga berpisah, antarkampung menjadi terbelah, tidak boleh seperti itu, sekali lagi saya tegaskan tidak boleh seperti itu," tambahnya.

Jokowi mengingatkan demokasi dalam rangkaian proses pilkada serentak tidak diwarnai dengan hal-hal yang menciderai persatuan dan kesatuan bangsa. Pilihan politik boleh saja berbeda namun setelah pemilihan berlangsung masyarakat meski kembali hidup bersaudara dalam suasana yang aman dan damai seperti sedia kala.

"Terlalu besar biaya yang kita tanggung kalau kita merusak persaudaraan dan persatuaan kita gara-gara memilih bupati, wali kota, gubernur, dan presiden," katanya.

Presiden mengingatkan semua elemen masyarakat menghindari penggunaan media sosial untuk saling menghujat, saling menyerang, menjelekkan dan menjatuhkan satu dengan yang lain yang berbeda pilihan politik selama proses Pilkada.

Hal-hal ini, katanya, bukan menirukan budaya dan tradisi demokrasi di Indonesia karena negara ini merupakan negara yang santun, memiliki tradisi keramahtamahan yang baik dan diakui berbagai negara. (Ant)