KPK, Kejaksaaan, dan Kepolisian Harus Saring Kandidat Ketua DPR

Ratih_rahayu - Politik

Sabtu, 13 Januari 2018 12:15 WIB

kpk, kejaksaaan, dan kepolisian harus saring kandidat ketua dpr

Tidak lama lagi, ketua DPR baru pengganti Setya Novanto akan diumumkan. Nama-nama yang beredar seperti Fadel Muhammad, Agus Gumiwang Kartasasmita, Bambang Soesatyo, Aziz Syamsudin, dan Zainudin Amali ramai dibicarakan. Golkar yang mengangkat jargon “Golkar Bersih” sebagai partai yang akan mengusulkan nama calon ketua DPR harus seksama mengajukan calonnya agar perkara pada ketua DPR sebelumnya tidak terulang lagi.

Koordinator ICW, Donal Fariz, setuju dengan wacana pencalonan ketua DPR yang harus mempertimbangkan penilaian dari Komisi Pemberantasan Komisi (KPK). Ia menganjurkan agar Ketua Umum Golkar berkonsultasi dengan pimpinan KPK. Langkah ini dilakukan untuk mempertanyakan kredibilitas sejumlah kandidat yang diusung Golkar.

“Wacana tersebut bagian dari membangun pimpinan DPR yang bersih. Bagaimanapun juga, image DPR akan diukur dari pimpinan mereka,” ujar Donal.

Sejalan dengan Donal, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi, pernah mengatakan nama-nama itu harus dicek satu-satu oleh KPK, kepolisian, maupun kejaksaan. Kandidat ketua DPR harus mendapat pertimbangan dan penilaian oleh KPK dengan predikat baik dan bersih.

“Ketua DPR ke depannya harus dipastikan tidak berpotensi terjerat kasus hukum, tidak punya beban moral, baik etikanya, berintegritas, dan berbudi pekerti yang baik,” tandas Pangi.

Pengajuan kandidat ketua DPR yang mendapatkan pertimbangan dan penilaian dari KPK, kejaksaan, dan kepolisian harusnya menjadi gebrakan yang perlu dilakukan oleh Golkar. Langkah ini, menurut Pangi, juga dalam rangka memperbaiki citra Golkar. Oleh karena itu, jangan sampai Golkar salah kirim lagi dalam mengutus elit Golkar di jabatan yang sangat penting ini, yakni ketua DPR.

Apabila Golkar salah orang lagi menempatkan posisi jabatan strategis di DPR tersebut, akan menghancurkan citra institusi DPR dan partai Golkar, selaku partai yang mengirimkankan kadernya.

“Bisa kebayang, kalau kemudian ketua DPR yang baru terpilih, nggak berselang waktu lama, ketua DPR kembali menjadi tersangka,” pungkas Pangi.

Ketua DPR baru harus bersih dari korupsi, kasus pajak, dan kasus hukum lain. Niscaya lembaga perwakilan rakyat akan meraih kembali hati rakyat.