Wayang Merefleksikan Dinamika Politik

Ajank - Politik

Sabtu, 29 Juli 2017 04:56 WIB

wayang merefleksikan dinamika politik

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, wayang mengandung filsafat dasar nenek moyang bangsa Indonesia, yang merefleksikan kehidupan umat manusia, termasuk dinamika politik saat ini.

"Tampilan politik dalam dunia kontemporer juga tercermin dari wayang," ujar Hasto, di sela-sela pagelaran Wayang Kulit dalam rangka memperingati Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) pada 1996 di Lapangan Parkir Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2017) malam.

Wayang dengan lakon Abimanyu Ranjam oleh Ki Dalang Warseno Slank menggambarkan perjuangan anak muda yang gagah berani dalam memperjuangkan kebenaran.

Hadir dalam pagelaran tersebut, antara lain, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Soedjono.

Hasto mengatakan, semua harus mengingat sebuah pesan dalam pidato Bung Karno, bahwa bangsa Indonesia akan kuat kalau berani meletakkan nasib di tangan sendiri. Maka inilah yang dijalankan PDI ketika diintervensi oleh pemerintahan Orde Baru yang otoriter.

"Maka kita lihat. Puncak intervensi itu terjadi pada 27 Juli 1996. Dalam peristiwa Kudatuli kita lihat PDI mencoba dihabisi oleh pemerintah dengan mengambil alih kantor secara paksa. Kantor adalah simbol dan tempat pusat pengorganisasian dalam menjalankan semua kegiatan partai. Ini yang coba diambil alih," ujarnya.

Pengambilalihan itu menunjukkan pemerintah coba membungkam suara arus bawah yang diperjuangkan PDI di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri kala itu.

Kemudian banyak yang memberikan masukan kepada Megawati. Salah satunya Sekjen PDIP Alex Litay bahwa peristiwa itu adalah momentum politik untuk melakukan revolusi. Namun, Megawati percaya perjuangan tak bisa dilakukan dengan kekerasan, dan melanggar hukum.

"Maka Ibu Mega katakan tak akan lakukan revolusi, tapi akan lakukan gugatan hukum. Kemudian ada yang berkata, bukankah polisi, kejaksaan, pengadilan dan hakim dikuasai penguasa? Bukankah gugatan hukum itu jalan kesia-siaan? Kekhawatiran itu lantas dilawan Megawati dengan keyakinan. Masak di antara 264 kabupaten/kota di mana kita lakukan gugatan tak ada satu pun yang punya hati nurani? Dan akhirnya keyakinan Ibu Mega ini terbukti ketika di Riau sana ada yang melihat kebenaran demokrasi arus bawah dengan berani dia katakan PDIP di bawah Ibu Mega meski pun kantornya diambil paksa tetap yang sah secara politik dan hukum," jelas Hasto.

Kemudian pada Kongres Sukolilo 29 Desember 1993. Pada pukul 24.00 tepat saat kongres akan dibubarkan, dengan tegas Megawati mengatakan, " Secara 'de facto' saya adalah Ketua PDIP." "Itulah sejarah. Meski PDIP digencet, selama keyakinan masih ada dan jiwa digerakkan untuk mengabdi pada bangsa, maka semangat itu tak bisa dimatikan. Seluruh sejarah PDIP disertai keyakinan politik yang sangat besar," tegas Hasto.

Hasto mengingatkan, seluruh kader PDIP harus mengkhidmati sejarah perjuangan politik PDIP yang berkeadaban dan betul-betul menyelesaikan masalah rakyat dibawah ideologi Pancasila.

"Jadi salah besar kalau dinilai dan dituduh bahwa PDIP sama dengan PKI karena sangat tegas dan kokoh PDIP di bawah Pancasila. Yang membuat tuduhan tak benar itu bagaikan Sengkuni dalam dunia pewayangan. Dan kita tau siapa Sengkuni itu karena baru saja diruat di Yogyakarta," jelas Hasto.

Ia menambahkan, "Dalam wayang kita melihat bagaimana kisah-kisah nenek moyang bangsa Indonesia, bagaimana kebenaran berdiri tegak di atas angkara murka. Bagaimana watak satrio pinilih dikawal punokawan. Dan politik PDIP adalah jalan kesatria yang didampingi para punokawan.

Dengan jalan ksatria PDIP menerima keputusan politik di DPR walau sering diambil atas kekuatan menang menangan semata. Contohnya ketika Jokowi terpilih jadi presiden. Ada yang tak puas lalu ketidakpuasan disalurkan dengan membuat perubahan MD3, kata dia.

"Ini fakta politik bagaimana politik tanpa etika dijalankan dengan nafsu kekuasaan semata," ujarnya.

Hasto mengatakan, PDIP sebagai pemenang pemilu dipotong habis dan tak diberikan duduk di pimpinan dewan dan alat kelengkapan. Mereka memotong suara rakyat sehingga apa yang disuarakan rakyat tak tercerminkan di DPR, tetapi PDIP yakin politik beretika harus dikedepankan.

Sambil bercanda, Hasto mengungkapkan apa yang disampaikannya bukanlah karena baper.

"Ini bukan baper lo, bawa perasaan. Itu bukti sikap kita bahwa kebenaran yang akhirnya akan menang. Itulah jalan kita dan keyakinan kita," jelas Hasto.

Menurut dia, sebaliknya, di pihak lain ketika ada voting di DPR soal presidential thereshold yang hasilnya tak membuatnya puas, maka dia katakan bahwa presidential thereshold menipu rakyat.

"Jangan karena ambisi jadi presiden kemudian keputusan yang sah direduksi. Sekali lagi ini hanya karena ambisi," ucap Hasto. (Ant)